Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya dalam menjaga kedisiplinan fiskal negara. Secara blak-blakan, Purbaya mengancam akan menghentikan atau memotong alokasi anggaran bagi kementerian maupun lembaga (K/L) yang dinilai lambat dalam merealisasikan belanja mereka.
“Kalau mereka tidak membelanjakannya, lebih baik anggarannya saya potong saja,” ujar Purbaya dengan tegas di Jakarta, Rabu (14/1).
Evaluasi Langsung ke Lapangan
Untuk memastikan anggaran negara bekerja secara optimal bagi masyarakat, Purbaya berencana melakukan kunjungan langsung atau “safari” ke berbagai K/L. Langkah ini diambil untuk memantau secara mendetail sejauh mana progres penyerapan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN.
Menurutnya, anggaran yang menganggur atau tidak segera digunakan hanya akan menghambat laju roda ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa dana yang sudah diberikan seharusnya segera dialokasikan untuk program-program yang memberikan manfaat nyata.
Artikel Terkait
Sorotan pada Sisa Anggaran Daerah (Pemda)
Selain menyasar kementerian di tingkat pusat, Purbaya juga memberikan peringatan serupa kepada pemerintah daerah (Pemda). Ia mengungkapkan kekecewaannya karena masih banyak daerah yang sering meminta tambahan dana ke pemerintah pusat, padahal sisa anggaran di rekening daerah masih sangat besar.
Berdasarkan data hingga akhir tahun 2025, tercatat sisa anggaran di daerah masih mencapai angka fantastis, yakni ratusan triliun rupiah.
“Mereka terus minta uang, tapi di kantong mereka sendiri masih ada Rp100 triliun yang belum habis. Habiskan dulu itu,” tambah Purbaya.
Dugaan Kurang Paham Manajemen Anggaran
Menkeu Purbaya melihat fenomena lambatnya belanja ini kemungkinan disebabkan oleh dua faktor utama: kurangnya pemahaman mengenai prosedur belanja tepat waktu atau kelemahan dalam manajemen anggaran yang efektif.
Melalui kebijakan tegas ini, pemerintah berharap seluruh instansi pusat maupun daerah dapat lebih profesional dalam mengelola keuangan negara. Jika serapan anggaran tetap rendah hingga batas waktu yang ditentukan, pemerintah tidak akan ragu untuk menarik kembali dana tersebut guna dialihkan ke program lain yang lebih siap dan mendesak.
